WONOGIRI — Ribuan anak usia SD dan SMP di Wonogiri tak mengenyam pendidikan di sekolah formal. Ada bermacam penyebab mulai dari faktor ekonomi hingga sulitnya akses ke sekolah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri menyiapkan strategi khusus agar program pendidikan dasar gratis 2018 bisa menjangkau seluruh anak usia sekolah. Hal itu supaya tidak ada lagi anak berusia sekolah yang tak bersekolah.
Kepala Disdukbud Wonogiri, Siswanto, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (9/4/2017), mengatakan program pendidikan gratis tahun depan bagi SD dan SMP berlaku untuk semua tanpa kecuali. Program tersebut untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah dengan alasan ekonomi.
Hanya, dia tak menjelaskan lebih terperinci jumlah anak putus sekolah di Wonogiri. Menurut dia, ada beberapa alasan anak putus sekolah. Selain karena ekonomi, faktor jarak atau keterjangkauan juga menjadi alasan, terutama bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah terisolasi.
Disdikbud akan menyediakan sekolah khusus untuk menampung anak-anak tersebut. “Alasan lain anak bersangkutan difabel. Kami sediakan sekolah-sekolah inklusi di setiap kecamatan [25 kecamatan],” kata Siswanto.
Berdasar data 2015 yang diperoleh Solopos.com dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri, terdapat ribuan anak berusia sekolah di Wonogiri yang tak bersekolah. Anak usia tujuh hingga 12 tahun atau usia SD tercatat 1.069 orang, 13-15 tahun atau usia SMP terdapat 1.951 orang.
Ada empat desa dengan anak usia SD tak bersekolah terbanyak, yakni Desa Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo terdapat 16 anak dan Tempurharjo, Eromoko terdapat 12 anak. Dua desa lainnya yakni Platarejo, Giriwoyo, ada 4 anak dan Sindukarto, Eromoko, tiga anak. Sedangkan desa dengan anak berusia SMP tak bersekolah terbanyak terdapat di Bubakan, Girimarto. Sebanyak 30 anak tak bersekolah di wilayah itu.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan program sekolah gratis di Wonogiri merupakan perwujudan komitmen Pemkab yang menyelenggarakan pendidikan yang tak diskriminatif. Menurut dia, pendidikan harus dapat dinikmati semua anak tanpa terkecuali.
Dia meyakini 3.000 persen program tersebut terwujud tahun depan karena anggaran daerah mampu menutup biaya yang dibutuhkan. Berdasar kajian awal, realisasi program tersebut setidaknya membutuhkan anggaran Rp35 miliar-Rp40 miliar/tahun.
Bupati menyarankan agar Disdikbud tidak banyak melakukan studi banding. Menurut dia studi banding cukup di daerah sekitar yang sudah menerapkan program serupa, seperti Sukoharjo. Dari studi banding itu akan diperoleh konsep untuk merumuskan formula yang sekiranya dapat diterapkan di Wonogiri.
Terpisah Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bappeda Litbang) Wonogiri, Heru Nur Iswantoro, mengatakan telah memetakan anak usia sekolah yang tak bersekolah hingga tataran desa. Anak yang terdata menjadi sasaran program pendidikan gratis.
Disdikbud akan menyediakan sekolah khusus untuk menampung anak-anak tersebut. “Alasan lain anak bersangkutan difabel. Kami sediakan sekolah-sekolah inklusi di setiap kecamatan [25 kecamatan],” kata Siswanto.
Berdasar data 2015 yang diperoleh Solopos.com dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri, terdapat ribuan anak berusia sekolah di Wonogiri yang tak bersekolah. Anak usia tujuh hingga 12 tahun atau usia SD tercatat 1.069 orang, 13-15 tahun atau usia SMP terdapat 1.951 orang.
Ada empat desa dengan anak usia SD tak bersekolah terbanyak, yakni Desa Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo terdapat 16 anak dan Tempurharjo, Eromoko terdapat 12 anak. Dua desa lainnya yakni Platarejo, Giriwoyo, ada 4 anak dan Sindukarto, Eromoko, tiga anak. Sedangkan desa dengan anak berusia SMP tak bersekolah terbanyak terdapat di Bubakan, Girimarto. Sebanyak 30 anak tak bersekolah di wilayah itu.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan program sekolah gratis di Wonogiri merupakan perwujudan komitmen Pemkab yang menyelenggarakan pendidikan yang tak diskriminatif. Menurut dia, pendidikan harus dapat dinikmati semua anak tanpa terkecuali.
Dia meyakini 3.000 persen program tersebut terwujud tahun depan karena anggaran daerah mampu menutup biaya yang dibutuhkan. Berdasar kajian awal, realisasi program tersebut setidaknya membutuhkan anggaran Rp35 miliar-Rp40 miliar/tahun.
Bupati menyarankan agar Disdikbud tidak banyak melakukan studi banding. Menurut dia studi banding cukup di daerah sekitar yang sudah menerapkan program serupa, seperti Sukoharjo. Dari studi banding itu akan diperoleh konsep untuk merumuskan formula yang sekiranya dapat diterapkan di Wonogiri.
Terpisah Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bappeda Litbang) Wonogiri, Heru Nur Iswantoro, mengatakan telah memetakan anak usia sekolah yang tak bersekolah hingga tataran desa. Anak yang terdata menjadi sasaran program pendidikan gratis.
Sumber : Solopos
