Jakarta – Salah satu calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Edukasi dan Perlindungan konsumen, Tirta Segara, hari ini, Kamis, 8 Juni 2017 mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi Keuangan dan Perbankan DPR.
Dalam salah satu presentasinya, Tirta mengemukakan tentang rencana jangka menengah panjang OJK apabila terpilih menjadi Ketua Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, yakni menggandeng Dinas Pendidikan Nasional untuk memasukkan materi OJK dalam kurikulum sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT). “Sebagai konsekuensinya, perlu disusun bacaan wajib untuk training,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 8 Juni 2017.
Tirta berharap dengan masuknya OJK dalam kurikulum pendidikan nantinya dapat mencetak ahli keuangan sehingga dapat membantu OJK dalam memberikan edukasi ke masyarakat dalam jangka pendek. Misalnya saja untuk program menabung. “Ini sifatnya parsial, belum terstruktur dan terprogram, sehingga harus bersinergi dengan sekolah atau universitas lain,” ucapnya.
Namun usulan Tirta Segara itu dimentahkan oleh anggota Komisi yang hadir dalam fit and proper test, yakni Kardaya Warnika dari Fraksi Gerindra. Menurut Kardaya, literasi OJK dimasukkan ke dalam sekolah tidak tepat karena di sana siswa telah dibebani oleh banyak mata pelajaran belum lagi dengan kegiatan ekstra kulikuler.
“Literasi OJK masuk ke sekolah apa Bapak latah? Intinya malah dangkal, di sekolah itu ada Matematika, Bahasa, Pengetahuan dan Budaya. Kalau hari Sabtu literasi keuangan diundang ke ekstakulikuler atau di kurikulum sekolah, bapak mempunyai andil membikin tidak baik di sekolah kita,” tutur Kardaya.
Terlebih kata dia, saat ini beragam jenis olahraga seperti pencak silat juga masuk dalam kegiatan pelajaran sekolah, sehingga seakan memaksa anak sekolah untuk mempelajari semuanya. “Nanti bisa saja MD3 dimasukkan, itu kan repot. Jadi walaupun bapak mengurusi literasi, jangan masukkan itu, ini tak bagus,” ucap Kardaya.
Adapun anggota dari Fraksi Demokrat Syarif Hasan memberi usulan agar Tirta harus melihat organisasi di luar pendidikan namun tetap bersentuhan dengan konsumen. Misalnya Pramuka. “Kenapa pak Tirta tidak kerja sama di Pramuka. Dia menempel di kurikulum, tapi tetap mengena di pemuda untuk jangka panjang,” kata dia.
Syarif menambahkan, Tirta juga dapat melihat organisasi lain misalnya Lembaga Perlindungan Konsumen yang lebih bersifat makro. “Menjalin kerja sama di sini bisa tercakup jangka pendek, menengah dan panjang yang ajeg sikapnya. Jadi dengan organisasi betul-betul bisa menjangkau publik secara luas,” katanya.
