Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra mengkritik program Kampus Merdeka yang diusung Mendikbudristek Nadiem Makarim, hingga saat ini baru terlihat hanya sebatas jargon.
Hal itu disampaikan Azra dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI pada Kamis (14/9). Dia mengatakan banyak program Kampus Merdeka di bawah Nadiem yang belum terumuskan.
“Saya memang masih skeptis, kampus merdeka ini gagasannya, sebetulnya bagus. Cuma saya melihat itu baru sampai pada jargon ya. Baru jargon,” kata dia dalam paparannya.
Dari sejumlah program Kampus Merdeka, Azra mengatakan, baru program belajar di program studi lain bagi mahasiswa yang cukup terumuskan dengan baik. Sedangkan sisanya, dia menilai, masih belum jelas.
Azra sedikitnya memberi catatan pada empat program Kampus Merdeka milik bos Gojek itu. Pertama, hak untuk membuka prodi baru bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi A atau B. Menurut dia, Nadiem belum menyadari bahwa membuka prodi baru hingga saat ini bukan perkara mudah.
“Dalam praktiknya sampai sekarang sejak gagasan ini dipasarkan, kira-kira setahun lalu, untuk mendapatkan izin Prodi itu susahnya bukan main. Jadi, itu yang saya sebut baru sampai pada tingkat jargon,” kata mantan Rektor UIN Jakarta itu.
Kedua, Azra mengkritik kemerdekaan PTN mengubah statusnya menjadi PTN Berbadan Hukum (PTN-BH). Faktanya, kata dia, kampus-kampus berstatus PTN-BH membebankan biaya mahal bagi mahasiswanya.
Lalu ketiga, dia juga mengkritik wacana kemerdekaan akreditasi perguruan tinggi setelah lima tahun. Akreditasi perguruan tinggi juga bisa turun berdasarkan aduan masyarakat dan penurunan minat calon mahasiswa secara umum.
Keempat, Azra menyoroti kebebasan mahasiswa untuk belajar di kampus lain dan magang di perusahaan. Dia mempertanyakan, relasi kampus dan perusahaan yang saat ini belum terjalin dengan baik. Belum lagi kondisi kampus-kampus di daerah terpencil.
“Misalnya PT di tempat terpencil. Itu mau ke mana belajarnya selama tiga semester itu. Perusahaan nggak ada, PT lain juga nggak ada. Atau mungkin hanya bisa menyelenggarakan program semacam KKN begitu ya,” kata dia.
Kemendikbud: Lulusan Kampus Tertinggal 5 Tahun dari Industri
Di sisi lain, penerima gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris itu juga mempertanyakan program Kampus Merdeka bagi pengajar atau dosen. Hingga saat ini, katanya, program Kampus Merdeka hanya banyak menjelaskan kebebasan bagi mahasiswa, sedangkan minim untuk dosen.
“Jadi, kalau kita lihat dari berbagai aspek kampus merdeka itu, baru mahasiswa yang diberi penjelasan tadi itu. Di luar belajar tiga Semester. Tapi proses debirokratisasi dosen dan debirokratisasi PT itu kan sama sekali belum berjalan,” katanya.
Sumber : cnnindonesia.com
