CIKARANG, (PR).- Persoalan pendidikan, kesehatan serta ketenagakerjaan menjadi catatan dalam masa jabatan Bupati Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Rohim Mintareja, 2012-2017. Minimnya fasilitas kesehatan serta banyaknya gedung sekolah yang rusak menjadi hal yang tak kunjung tuntas dalam lima tahun terakhir.
Dua kebutuhan dasar ini diungkapkan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam catatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Dewan pun menyinggung Bekasi sebagai daerah industri terbesar di Asia Tenggara, namun justru jumlah penganggurannya relatif tinggi.
“Dalam program di bidang ketenagakerjaan kami menilai hasilnya belum signifikan terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran. Belum ada penurunan tingkat pengangguran di masyarakat,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat Mulyana Muchtar.
Demokrat memandang, industri di Kabupaten Bekasi banyak menyedot perhatian dari masyarakat berbagai daerah untuk datang. Sedangkan tenaga kerja Kabupaten Bekasi sendiri justru tidak mendapat ruang untuk bekerja.
Selain pengangguran, persoalan ketenagakerjaan lain yang menjadi sorotan yaitu izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Sejauh ini, retribusi IMTA tidak banyak menambah pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi catatan Fraksi PDI Perjuangan.
“Kami menilai harus ada ketegasan dari Kepala Daerah serta Dinas Tenaga Kerja untuk melaporkan perusahaan yang membandel ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerja asing untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, karena itu dasar restribusi IMTA. Sistem pengawasan orang asing pun harus dioptimalkan Disnaker dan Kesbangpol,” kata Sekretaris FPDI-P Nyumarno.
Dalam hal bidang pendidikan, sarana dan kualitas pendidikan dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hingga kini, kata Nyumarno, masih ditemukan oknum pengajar yang meminta sejumlah dana kepada peserta didik. Hal itu diketahui dengan banyaknya orang tua murid yang melapor ke DPRD Kabupaten Bekasi. “Sumbangannya macam-macam, ada jual beli buku LKS, study tour sampai dana sumbangan orang tua,” kata dia.
Catatan lain yakni banyaknya sekolah yang justru tidak memiliki bangku dan meja di ruang kelas. Itu terjadi setelah Dinas Pendidikan gagal menggelar lelang pengadaan mebeler.
“Terhadap permasalahan ini, kajian kami disebabkan karena perencanaan yang kurang maksimal kaitan kebutuhan meubeler di tiap jenjang sekolah, serta dikarenakan juga adanya gagal lelang terhadap pengadaan meubeler yang seharusnya tidak boleh terjadi,” tuturnya.
Pada pandangan tersebut, FPDI-P pun menyesalkan masih banyaknya sekolah yang terendam banjir. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan seharusnya ada perbaikan hingga pemindahan gedung sekolah. “Dengan APBD Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 5 triliun, harusnya sekolah yang kebanjiran itu tidak ada lagi. Kemudian kami juga masih menemukan sekolah yang rusak bahkan yang terjadi di Muaragembong itu harusnya tidak terjadi,” kata dia.
Sedangkan di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan bagi warga miskin dinilai perlu ditingkatkan. Dewan pun menyayangkan masih ditemukannya anak kekurangan gizi. “Ini kaitannya tentang jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga miskin di Kabupaten Bekasi, dengan diikuti penambahan fasilitas-fasilitas kesehatan beserta insfratuktur kesehatannya. Dibutuhkan tindakan-tindakan konkret kaitan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Dewan pun menyinggung kursi Kepala Dinas Kesehatan yang belum terisi setelah pejabat sebelumnya ditahan akibat korupsi.
Menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Bekasi, Bupati Neneng memberi apresiasi dan akan menindaklanjutinya. Di samping itu, Neneng pun mengungkapkan berbagai prestasi selama dia menjabat.
Menurut Neneng, Pemkab kini telah menambah satu rumah sakit daerah baru di Kecamatan Cibitung. Pembangunan rumah sakit baru pun kini tengah dikerjakan di kecamatan lainnya, yakni di Cabangbungin dan Babelan. “ini wujud program nyata kami di sektor kesehatan,” ujar Bupati yang juga dokter ini.
Di sektor ketenegakerjaan, Neneng mengaku sudah bekerja sama dengan sejumlah kawasan industri. Dalam kerja sama tersebut, dia menekankan industri agar turut memberi ruang kepada warga sekitar untuk bekerja.
“Kami juga dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan Kementerian terkait tenaga kerja pemagangan. Nanti ada semacam perekrutan untuk tenaga kerja pemagangan, nanti setelah sekian lama dia magang di perusahaan itu dia jadi karyawan tetap,” ucapnya.
Hal lain, Neneng pun mengklaim selama lima tahun jabatannya telah melakukan perbaikan bagi 22.000 rumah tidak layak huni. Selain itu, 929 kilometer jalan telah direvitalisasi. “Ada sekitar 85 kilometer lagi yang belum diperbaiki. Pada prinsipnya segala yang menjadi kekurangan akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya,” kata Neneng.
Sumber : Pikiran Rakyat
