Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Muslim Harahap mengatakan setiap tahunnya ada sekitar 500 sampai 700 guru yang pensiun atau sudah habis masa jabatan di Kota Medan.
Hal ini, kata Muslim, menyebabkan adanya kekurangan tenaga pekerja guru di Kota Medan dari tahun ke tahun.
Menanggapi hal ini, pengamat pendidikan Kota Medan, Muhammad Rizal Hasibuan mengatakan kekurangan tenaga pengajar dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) disebabkan adanya moratorium nasional sejak periode kedua Presiden Jokowi menjabat.
Hal ini menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara jumlah pensiunan ASN guru dibandingkan dengan jumlah tenaga yang direkrut.
“Iya hal ini memang benar adanya. Karena kan pada periode kedua Jokowi menjabat itu ada pengurangan ataupun penundaan rekrutmen tenaga PNS. Ini berpengaruh besar terhadap kebutuhan guru di sekolah,” ujar Rizal kepada tribun-medan.com, Senin (25/1/2021).
Lebih lanjut Rizal mengatakan hal yang terjadi di lapangan adalah adanya politisasi terhadap formasi yang dibuka setiap kali ada perekrutan ASN.
Misalnya saja, terang dia, ada banyak kasus di berbagai daerah di mana jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) ada sangat banyak dan berbanding terbalik dengan ASN guru.
“Bahkan ada ASN yang di lingkungan Pemko atau Pemkab yang tidak ada kerjanya. Karena sudah berlebih kebutuhan nya,” ungkap Rizal.
Kuncinya, kata Rizal adalah melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan terhadap formasi guru di sekolah-sekolah pada masing-masing daerah.
Sehingga, keputusan yang diambil, dalam hal ini pembukaan formasi ASN bisa lebih merata dan memenuhi kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah.
“Menurut saya hal yang penting di sini adalah pemerintah daerah harus mengedepankan data. Harus ada pemetaan setiap tahunnya, berapa persen tenaga ASN guru yang dibutuhkan dari SD misalnya. Jadi tidak asal mengambil keputusan,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan, pembukaan formasi ASN bisa ditekankan kepada kebutuhan tenaga pengajar dibandingkan ASN dalam bidang lainnya.
“Karena kalau kita lihat ASN dalam bidang lain itu masih banyak bahkan berlebih. Untuk itu harapannya ke depan Menteri Pendidikan lebih memprioritaskan kepada rekrutmen tenaga pendidik sesuai dengan pemetaan itu tadi. Jadi jangan ada lagi politisasi dalam pembukaan formasi ASN setiap tahunnya,” pungkasnya.
Sumber : medan.tribunnews
