Meningkatkan kemampuan dan bersikap profesional dalam memberikan layanan yang unggul, Lembaga Riset Publik (Larispa) Indonesia kembali melakukan upgrading terhadap karyawan dan anggota komunitasnya.
Ketua Larispa Indonesia, M Rizal Hasibuan, mengatakan saat ini Larispa Indonesia memiliki tantanganke depan dalam jasa pendidikan layanan konsultasi pendidikan yang setiap tahun mengalami perubahan. Standar pendidikan khususnya pada 2018 sudah melakukan penilaian dengan melakukan perubahan akreditasi yang menggunakan tujuh kriteria menjadi sembilan kriteria.
“Untuk itu upgrading yang dilakukan kepada 10 orang angota komunitas dan 20 karyawan diharapkan akan memberikan layanan kepada tujuh perwakilan Larispa Indonesia yang ada di Jakarta, Makassar, Balikpapan, Aceh, Nias, Padang, Pekanbaru dan Jambi,” kata Rizal, Rabu (12/6).
Dijelaskannya, Larispa sudah membantu sekitar 283 kampus berstandar nasional baik. Di 2020 pihaknya berharap bisa membantu mencapai standar nasional unggul hingga menjadi ungul A.
Larispa lanjutnya, sudah melakukan penambahan kuota yang saat ini fokus di Pulau Sulawesi, dan perwakilan juga terbentuk di Jayapura, Papua. Bahkan, kata Rizal, pihaknya sudah mendampingi beberapa kampus untuk izin program studi atau kampus baru.
“Namun kita masih ada kesulitan jangkauan seperti di Papua, pertama standar kehidupan di sana masih rendah dan kita dipersulit lagi dengan biaya transportasi yang mahal. Jadi ada beberapa klien yang minta program pendampingan dari Larispa namun belum bisa kita berikan,” ujarnya.
Rizal mengaku saat ini alasan belum bisa memberikan pendampingan karena pihaknya tidak lagi di subsidi oleh pemerintah dan NJU internasional. Sehingga dibebankan sebagian biaya kepada klien.” Di sana kehidupannya masih rendah untuk itu belum bisa mereka penuhi ditambah lagi dengan biaya trasportasi dari perwakilan Larispa Makassar ke Jayapura itu biayanya masih mahal perlu biaya yang besar,” ungkapnya.
Diakui Rizal, ada juga kendala diakibatkan perekonomian yang semakin terpuruk. Larispa melihat para kliennya yang mengalami kesulitan di dua tahun terakhir. Di tambah kebijakan pemerintah tidak konsisten berkaitan dengan kebijakan Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri serta pengaruh ekonomi dengan ditutupnya beberapa kampus di sejumlah daerah.
Sumber: Waspada Medan
