Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan menyiapkan aplikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam 100 hari masa kerja. Rencana ini mendapatkan kritik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta Nadiem mempertimbangkan ulang rencana tersebut. Politisi PKS sekaligus anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta Nadiem Makarim mempertimbangkan dampak yang muncul bila mengembangkan dan menerapkan aplikasi sistem pendidikan. Ledia menyoroti soal kesiapan internet dan pasokan listrik di penjuru Tanah Air. “Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil,” kata Ledia di Jakarta, Senin (1/11) dikutip dari Antara.
Ledia mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan. Banyak hal yang dia sebut harus diperhitungkan secara luas dan integratif.
“Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara seksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari,” ujarnya. Ledia menyebut tarif dasar listrik yang semakin tinggi juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan. “Itu semua memerlukan pertimbangan sangat seksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah,” katanya. Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut Ledia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital.
Sumber: Kata Data
