pengamat pendidikan Unimed dan Lembaga Riset Publik Indonesia mengatakan, pemerintah jangan berdalih, pada petunjuk teknis (Juknis) yang tidak ada, dan seharusnya harus lebih kreatif.
Pemerintah itukan sudah mengeluarkan kurikulum darurat. Yang dimaksud dengan kurikulum darurat itu, adalah pengetahuan minimum yang harus diberikan sekolah kepada anak didik, katanya
Rizal menjelaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim juga telah menjelaskan ada dua hal yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan pembelajaran selama Covid-19.
Dimana daerah-daerah yang statusnya masih zona merah, idealnya masih menggunakan belajar daring. Sedangkan untuk daerah yang zona hijau, diperbolehkan untuk belajar tatap muka, ungkapnya.
Nah, Siantar kan masih zona merah, idealnya masih menggunakan belajar daring. Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan atau mengikuti kurikulum darurat yang sudah dikeluarkan Menteri.
aat ditanya hetanews, terkait Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah di Siantar yang berdalih belum ada juknis dan bahkan tidak adanya perincian secara detail, sehingga belum adanya keputusan yang dilakukan Dinas Pendidikan Siantar?
Jawab Rizal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan harus lebih kreatif untuk mempolarisasi atau mengajarkan kurikulum minimum yang telah dipersiapkan Pemerintah. Jangan menunggu juknisnya terlebih dahulu. Jadi tidak ada alasan mengatakan, tidak ada juknisnya yang ujungnya, pembelajaran itu diabaikan dan tidak dijalankan, kata Rizal.
Pembelajaran itu harus tetap berjalan karena juknis itu tidak akan mungkin dikeluarkan. Dan seharusnya dinas pendidikan itu memahami untuk menjalankan, dan mensosialisakian kepada guru-guru. Tidak boleh, juknisnya dulu baru dijalankan karena tidak ada juknis tentang itu terangnya.
Jadi, kita harapkan kepada Pemerintah Daerah, harus lebih kreatif untuk memperhatikan kurikulum dan menerapkannya dalam bahan-bahan RPP kepada para guru, harapnya.
Sumber: https://www.hetanews.com/
