CIANJUR, (PR).- Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dinilai perlu diterapkan sebagai penyeimbang pendidikan umum. Hal tersebut, dinilai dapat menjadi salah satu cara memecah sekulerisme dalam pendidikan nasional.
Pasalnya, hingga saat ini pendidikan nasional dianggap masih memiliki sekat yang akhirnya membedakan antara pendidikan umum dan agama. Secara tidak langsung, hal itu menunjukan kelemahan dalam sistem pendidikan nasional.
”Padahal, seharusnya pendidikan agama (Islam) dan umum itu perlu diberikan secara seimbang. Itu menjadi salah satu cara agar pelajar mendapatkan pengetahuan yang sesuai terkait keduanya,” kata Ketua Pokjawas Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Cianjur, Yani Yullah, Minggu, 19 Maret 2017.
Ia menegaskan, secara umum tujuan pendidikan memiliki kesamaan, salah satunya untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, hendaknya kualitas dalam pemenuhannya bagi siswa pun harus diterapkan secara menyeluruh.
Yani menuturkan, sistem pendidikan berbasis agama sedikit banyak dapat menjadi bentuk antisipasi di tengah degradasi moral yang terjadi di kalangan pelajar. Perkelahian, pergaulan bebas, penyalahagunaan narkotika, hingga korupsi, menjadi beberapa indikator belum tercapainya pendidikan nasional dan tidak berimbangnya pendidikan umum dan keagamaan.
”Lunturnya pemahaman keagamaan, munculnya radikalisme itu menjadi alarm bagi pendidikan. Artinya, lembaga pendidikan perlu meluruskan pemahaman agama yang benar untuk menghindari salah tafsir,” katanya dalam Seminar Nasional Manajemen Pendidikan Islam sebagai Oase Pendidikan di Indonesia.
Ia tidak heran, jika akhirnya saat ini semakin banyak masyarakat yang memburu akses pendidikan ke sekolah berbasis agama. Yani menilai, hal tersebut menjadi bentuk peralihan pandangan pendidikan yang menjawab tantangan jaman.
Akan tetapi, hingga sekarang tidak semua orang memilih konsep pendidikan yang sama bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap pelajar pada dasarnya berhak untuk mendapatkan dua konsep pendidikan tersebut dalam satu tempat.
”Pendidikan umum yang ditanamkan atau dikaitkan dengan keagamaan, menjadi realisasi yang seharusnya,” ucapnya.
Yani menambahkan, sistem pendidikan tersebut dapat mendorong pembangunan tata kelola MPI. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur yang juga terus memantau sejauh mana tata kelola MPI diterapkan.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur Ujang Awalludin menuturkan, diperlukan suatu kurikulum lintas sektoral yang melibatkan pendidikan umum dan agama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang selaras.
Ia menilai, Kabupaten Cianjur dinilai sebagai kota agamis sehingga pendidikan keagamaan pun harus lebih ditekankan agar dapat berlangsung seterusnya. Maka dari itu, konsistensi banyak pihak pun menjadi harapan besar.
”Seluruh elemen harus bahu membahu, sauyunan dalam membumikan pendidikan Islam. Terutama di daerahnya, sebagai titik awal pendidikan Islam yang lebih mantap ke depannya,” kata Ujang ditemui di Universitas Suryakancana.
Peran serta pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat dari berbagai lapisan pun harus dilibatkan dalam pencapaian massifikasi pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
Apalagi, pendidikan agama pun dianggap sejalan dengan visi misi Cianjur, yakni menjadi kabupaten/kota yang maju dan agamis. Selain itu, dengan adanya penerapan yang berimbang, ia mengharapkan ada persamaan hasil pendidikan dengan konsep dan ilmu yang juga memadai.
