Tidak selalu dengan mengganti para rektor di antara 4697 universitas di Indonesia dengan rektor dari luar negeri akan bisa meningkatkan ranking perguruan tinggi mencapai 100 besar dunia.
Demikian disampaikan Pemerhati pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jimmy Philip Paat kepada Tribunnews.com melalui sambungan telepon,Jumat
“Tidak perlu mengimpor rektor dari luar negeri untuk meningkatkan mutu dan ranking Universitas yang ada di Indonesia,” tegas Ketua Tim Ahli Forum Diskusi Pedagogik (FDP) Ikatan Alumni UNJ ini.
Bahkan menurut dia, kemajuan universitas, tidak melulu harus dari rektor. Karena ada banyak unsur di dalamnya.
Pemerintah mengambil contoh Singapura. Kata Jimmy, universitas di Negeri Singa tersebut memang dijalankan orang asing.
Tapi kunci suksesnya bukan pada sosok rektor luar negerinya.
“Anggota universitasnya memang sudah bagus,” ucap Jimmy.
Menurut dia, langkah yang harus diambil pemerintah bukan mengimpor rektor dari luar negeri. Selain juga akan menghabiskan waktu untuk adaptasi dengan kultur, rektor dari luar negeri itu akan mengalami penolakan dari tenaga yang ada di universitas.
Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kini mencapai peringkat papan atas di Indonesia, dan ketiganya masuk kategori 100 top di dunia, bisa direplika kesuksesannya ke universitas-universitas di Indonesia.
“Lihat saja di PTN itu. Cari beberapa departemen atau jurusan yang dianggap terbaik di 3 Universitas itu. Nah yang paling baik itu diambil dan dicoba atau “direplikasi” di beberapa PTN di Indonesia,” paparnya.
“Kalau mau memperbaiki mutu PTN, saya pikir kita berangkat dari yang ada di Indonesia. Lagi-lagi dari yang terbaik, dari UI, UGM dan ITB. Jadi tidak perlu mengambil dari luar negeri,” tegasnya.
Dari tiga Universitas ini juga, dia melihat sistem perekrutan dosen-dosennya juga relatif baik.
“Yang saya maksud baik itu, tidak melulu karena dia punya S-2, S-3. Tapi melihat jejak dari calon-calon yang melamar jadi dosen. Punya passion untuk mengajar dan passion untuk bergelut di dunia pengetahuan,” jelasnya.
Sistem ini juga baik untuk ditularkan ke universitas-universitas yang ada di Indonesia.
Agar para dosen memiliki tradisi untuk membangun relasi ilmu pengetahuan dengan para mahasiswi-mahasiswanya, maka hal itu harus dimulai sejak dari perekrutan dosen oleh perguruan tinggi.
Karena kapasitas dosen dan kemampuannya membangun relasi dengan para mahasiswa untuk menumbuh-kembangkan orientasi kepada ilmu pengetahuan, merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM berdaya saing dunia.
Termasuk bagaimana agar para anggota perguruan tinggi mampu menciptakan lingkungan dan suasana akademis yang mendukung.
Selain juga pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk penelitian ilmiah di universitas.
“Itu saja yang direplikasi untuk meningkatkan mutu PTN yang ada di Indonesia. Jadi tidak usah membawa orang dari luar negeri. Karena dia juga akan menemukan kesulitan untuk meningkatkan PTN. Belum lagi adanya resistensi dengan universitas itu sendiri,” ujarnya.
Dia yakin melalui cara replika sistem pendidikan, rekrut dosen dan peningkatan penelitian ilmiah akan mampu mengangkat mutu universitas di Indonesia untuk bersaing di dunia.
“Kalau mau ambil ya jangan asal ambil juga. Tapi itu akan sulit karena dia lagi-lagi harus menyesuaikan diri lagi,” tegasnya.
Harapan Jokowi Dari Rencana Rektor Asing Pimpin PTN
Presiden Joko Widodo sudah menampung usulan dari Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir soal merekrut rektor warga negara asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Namun, berdasarkan informasi dari Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati, Presiden belum memutuskan apakah akan menerima usulan tersebut atau tidak.
Adita mengatakan, Kepala Negara pada intinya hanya berorientasi kepada peningkatan daya saing PTN di Indonesia.
“Presiden berharap perguruan tinggi nasional punya daya saing yang lebih tinggi. Rektor asing ini salah satu upayanya disamping pembenahan yang lain,” kata Adita seperti dikutip dari Kompas.com,
Ketika ditanya kembali apakah artinya Presiden Jokowi menerima usulan itu, Adita menolak mengonfirmasinya.
“Saya enggak bilang begitu ya,” ujar Adita.
Saat ini Adita mengatakan, Kemenristek Dikti sedang mengkaji rencana merekrut rektor asing agar bisa memimpin PTN di Indonesia.
Sebab, demi mewujudkan hal itu, perlu ada perbaikan sejumlah regulasi.
“Sedang dievaluasi oleh Kemenristek Dikti,” kata dia.
Menristekdikti akan Datangkan Rektor Dari Luar Negeri
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri bisa mencapai 100 besar dunia.
“(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item,” kata M. Nasir yang dikutip dalam laman Seskab.go.id, Jakarta
Menurutnya, anggaran untuk menggaji rektor luar negeri ini akan disediakan langsung oleh Pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN tersebut.
Pemerintah, kata Nasir, menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.
“Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai,” ujarnya.
Diakui Menristekdikti, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri dapat memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan dosen luar negeri agar dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia.
“Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari Peraturan Pemerintahnya. Peraturan Menteri kan mengikuti Peraturan Pemerintah. Nanti kalau Peraturan Pemerintahnya sudah diubah, Peraturan Menteri akan mengikuti dengan sendirinya,” ungkap Menristekdikti.
Mengenai kondisi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) itu sendiri, Ia menilai sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri.
PTNBH juga diperkirakan layak berkolaborasi atau mengundang dosen luar negeri untuk mengajar dan meneliti, mengingat PTNBH memiliki ranking tertinggi di antara perguruan tinggi lain di Indonesia.
Namun demikian, menurut Menristekdikti, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari tim Kemenristekdikti, mengenai kemungkinan PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) atau PTN Satuan Kerja (PTN Satker) dipimpin oleh rektor luar negeri dan ditempati dosen luar negeri.
“Perguruan Tinggi Negeri yang paling tidak sekarang posisinya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang saya anggap paling mature, paling dewasa, tapi dimungkinkan juga di BLU, di Satker yang punya reputasi yang baik, bisa ke sana juga,” papar Menristekdikti.(*)
Sumber: Tribunnews
